March 31, 2003
Kay Rala Xanana Gusmão
President of the Democratic Republic of Timor-Leste
Palace of the Ashes
Dili, Timor-Leste
Your Excellency,
Having regard to our continuing solidarity with the people of Timor-Leste in their tasks of reconstruction and nation-building, we are writing to express our concern about your response to the decision by the Serious Crimes Unit (SCU) to indict on 24 February 2003 several high-ranking Indonesian military officers for crimes against humanity committed in Timor-Leste in 1999.
The trials in Jakarta's ad hoc human rights court have been a manifest travesty of justice so the international community and the Government of Timor-Leste must share the responsibility of providing justice for East Timor. To this end, the issuing of the indictments by the SCU is a major step towards holding the highest-ranking perpetrators to account and relieving the suffering of the many thousands of Timorese victims and their families. We were therefore dismayed by your statement that the process is not in the national interest of Timor-Leste and by the impression given by Foreign Minister José Ramos Horta on a visit to Jakarta at the beginning of March that relations with Indonesia are more important than justice. We are also disappointed by your insistence that an international tribunal is not a priority for Timor-Leste.
At the same time, we warmly welcome your praise for the professionalism and integrity of the Serious Crimes Panel and the office of the Prosecutor-General and your support for the independence of the judiciary, expressed in Mr. Horta's statement to the current session of the UN Commission on Human Rights.
In expressing our concerns, we are acutely aware of the views of the victims and many other Timorese who believe that stability, peace and reconciliation cannot be achieved without justice.
We greatly admire your statesmanship in promoting reconciliation and good relations with Indonesia and we fully support those objectives. However, we do not believe that they are incompatible with the pursuit of justice nor that they should be given priority over justice.
Ultimately, the relationship between the two countries will not work if it relies on concessions by one side alone. Indonesia must be encouraged to understand that it will be strengthened as a nation if it confronts the issue of impunity and in particular the responsibility of its armed forces for gross violations in Timor-Leste.
It should be made clear that the proceedings against the military officers are not an attack on the people of Indonesia, but are aimed solely at those individuals and institutions which inflicted appalling violence on the people of Timor-Leste and did grave harm to the name of Indonesia. We believe that, as well as supporting the serious crimes process, the Government of Timor-Leste should be working to develop its relations with the people of Indonesia in their struggle for democracy and respect for the rule of law.
We fear that your response to the indictments could encourage Indonesian authorities to ignore the numerous other gross violations of human rights perpetrated in their country during the three-and-a-half decades of rule under former President Suharto. Many in Indonesia continue to have their rights violated. Some of these abuses are perpetrated by or under the command of security officials responsible for similar violations in Timor-Leste. The people of Indonesia will not be well served by the continued protection of TNI impunity.
Moreover, there are worrying signs in Indonesia that the armed forces are seeking to strengthen their political role. This will not only be a setback for the pro-democracy reform process in Indonesia but will also present a threat to Timor Leste's security.
We fully agree with your statement that Timor-Leste must pursue the process of national reconciliation by taking into account the history of the past 29 years and acts of violence perpetrated back to 1974 not just in 1999, but we would point out that national reconciliation does not require impunity for those in Indonesia who directed the violence.
You will appreciate that the support of yourself and the Government of Timor-Leste for the serious crimes process is critical if it is to succeed. We therefore urge you to re-consider your policy and to press for the indictees to be transferred to the jurisdiction of Timor-Leste.
We agree that Timor-Leste is not able to provide justice on its own. Its efforts must be fully supported by the international community and the UN must share the responsibility for administering justice. We were dismayed by the attempt by the UN to distance itself from the indictments and we will be pressing it to support the process, both politically and with the necessary resources, now and after the expiration of the UNMISET mandate in May 2004. We will continue to urge it to find other ways of bringing the perpetrators to justice, including the establishment of an international criminal tribunal and prosecutions in third countries under universal jurisdiction provisions.
We ask you to join us in urging the international community to live up to its responsibilities in this respect.
We are grateful to you for taking time to consider our representations on this crucial issue and we look forward to your response.
Yours sincerely,
/s/
John M. Miller
UN Representative
International Federation for East Timor (IFET)
Kepada Yang Terhormat,
Kay Rala Xanana Gusmão
Presiden Republik Demokratik Timor-Leste
Palace of the Ashes
Dili, Timor-Leste
Dengan hormat,
Mengingat solidaritas kami dengan masyarakat Timor-Leste dalam tugasnya untuk rekonstruksi dan upaya membangun negara, kami menyatakan rasa prihatin atas respons Anda terhadap keputusan Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit, SCU) untuk mengeluarkan dakwaan pada tanggal 24 Februari 2003 terhadap beberapa anggota TNI untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste pada tahun 1999.
Sidang-sidang di Pengadilan Ham ad hoc Jakarta sudah jauh dibawah standar-standar keadilan yang memuaskan, untuk itu masyarakat internasional dan Pemerintah Timor-Leste harus bersama-sama bertanggungjawab dalam menjunjung keadilan bagi Timor Leste. Dalam mencapai tujuan itu, surat-surat dakwaan yang dikeluarkan oleh SCU merupakan langkah penting dalam mempertanggungjawabkan pelaku-pelaku serta kejahatannya, serta meringankan penderitaan ribuan korban dan keluarganya.Oleh karena itu, kami mengungkapkan kekecewaan kami terhadap pernyataan Anda bahwa proses ini bukan merupakan kepentingan negara Timor Leste dan kesan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Jose Ramos Horta selama kunjungannya di Jakarta pada awal Maret bahwa hubungan dengan Indonesia lebih penting daripada keadilan. Selanjutnya, kami juga kecewa dengan pernyataan Anda bahwa pengadilan internasional tidak merupakan hal yang penting untuk Timor-Leste.
Pada kesempatan ini, kami menyambut pujian Anda atas integritas dan professionalisme Panel Kejahatan Serius (Serious Crimes Panel) dan Kejaksaan Jeneral dan dukungan Anda untuk independensi Kehakiman seperti yang diucapkan Bapak Horta kepada Sidang Komisi HAM, PBB.
Dalam menjelaskan keprihatinan kami, kami sangat sadar pula akan pandangan korban-korban dan banyak orang Timor Leste lainnya yang percaya bahwa stabilitas, perdamaian dan rekonsiliasi tidak bisa dicapai tanpa keadilan.
Kami sangat menghargai kebiksanaan Anda yang sangat arif dalam ajakan rekonsiliasi dan upaya membina hubungan baik dengan Indonesia dan kami sepenuhnya mendukung maksud itu. Akan tetapi, kami tidak sependapat bahwa tujuan-tujuan itu bertentangan dengan penegakan keadilan, dan tidak setuju agar tugas itu lebih diutamakan daripada keadilan.
Akhirnya, hubungan antara kedua negara ini tidak akan berjalan dengan baik bila bergantung pada konsesi-konsesi dari satu pihak saja. Indonesia harus didorong untuk menyadari bahwa Indonesia akan menjadi kuat kalau bisa menghadapi isu impunitas, khususnya pertanggungjawaban TNI atas pelanggaran HAM berat di Timor-Leste.
Yang harus dijelaskan adalah bahwa proses hukum terhadap anggota TNI tidak merupakan serangan terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Proses hukum hanya ditujukan kepada individu serta institusi yang melakukan kekerasan tidak manusiawi terhadap rakyat Timor- Leste yang telah merusak nama baik negara Indonesia. Kami percaya bahwa, selain mendukung proses kejahatan berat ini, pemerintah Timor-Leste harus melakukan upaya-upaya untuk mendukung hubungan baik dengan Rakyat Indonesia dalam perjuangannya untuk demokrasi dan untuk menghormati 'negara berdasarkan hukum' (rule of law).
Kami sangat khawatir bahwa respons Anda terhadap dakwaan-dakwaan ini akan mendorong penguasa-penguasa Indonesia agar mengabaikan banyak pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan di Indonesia selama tiga puluh lima tahun berkuasanya Order Baru, dibawah pimpinan mantan Presiden Suharto. Banyak orang di Indonesia masih mengalami pelanggaran hak-hak azasi mereka. Banyak diantara pelanggaran HAM tersebut justru dilakukan oleh, atau dibawa pimpinan, perwira-perwira TNI yang melakukan pelangaran HAM di Timor-Leste. Masyarakat Indonesia tidak akan pernah aman jika perlindungan impunitas TNI terus menerus dipelihara.
Lebih lanjut, sudah ada tanda yang mengkhawatirkan bahwa aparat bersenjata Indonesia sedang mencoba untuk memperkuat peran politiknya. Ini akan merupakan hambatan besar bukan saja terhadap reformasi pro-demokratis di Indonesia, tetapi juga akan merupakan ancaman terhadap keamanan Timor Leste.
Kami sepenuhnya setuju dengan pernyataan Anda bahwa Timor Leste harus
melaksanakan proses rekonsiliasi nasional sambil mempertimbangkan sejarah selama
dua puluh sembilan tahun yang lalu dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan dari
tahun 1974, bukan saja pada tahun 1999. Tetapi kami ingin menyatakan pendapat
bahwa rekonsilasi nasional tidak berarti memelihara impunitas orang-orang
Indonesia yang mengatur kekerasan tersebut.
Anda sudah memahami bahwa dukungan Anda dan pemerintah Timor Leste untuk proses
kejahatan berat sangat perlu untuk mensukseskan proses itu. Oleh karena itu,
kami mendesak Anda agar meninjau kembali kebijaksanaan Anda dan mendorong supaya
para terdakwa diserahkan kepada yurisdiksi Timor Leste.
Kami sependapat bahwa Timor Leste tidak dapat sendirian menjalankan keadilan. Keadilan harus didukung secara penuh oleh masyarakat internasional serta PBB. Kami merasa kecewa karena PBB berupaya menjauhkan diri dari dakwaan-dakwaan ini dan kami akan mendorong PBB agar mendukung proses ini, baik secara politik maupun dengan dukungan dana yang diperlukan, baik sekarang maupun sesudah mandat UNMISET berachir pada Mei 2004. Kami akan terus menurus mendorong PBB agar mencari cara-cara lain untuk mengadili para pelaku, dengan didirikannya pengadilan kejahatan internasional serta dakwaan-dakwaan di negara-negara ketiga sesuai dengan ketentuan yurisdiksi internasional.
Kami mohon Anda untuk bersama-sama bekerja dalam mendorong masyarakat
internasional untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam hal ini.
Kami menghargai perhatian Anda terhadap usulan kami mengenai masalah penting ini
sambil menunggu jawaban Anda.
Hormat kami,
/s/
John M. Miller
UN Representative
International Federation for East Timor (IFET)
International Federation for East Timor (IFET)
Secretariat: Charles
Scheiner
P.O. Box 1182, White Plains, New York 10602 USA
Tel. +1-914-831-1098
U.N. Representative: John M. Miller
48 Duffield St., Brooklyn, NY 11201 USA
Tel. +1-718-596-7668
Go to ETAN homepage