Dalam tahun 1998, rakyat Indonesia pada akhirnya berhasil menumbangkan regim dictator militer bernama Orde Baru selama ini menindas rakyat secara brutal. Sayangnya, sekalipun soeharto, sang pemimpin regim tersebut berhasil dipaksa mundur, namun gerakan tersebut belum berhasil mereformasi mesin jaringan penguasa lama yakni birokrasi yang korup dan serakah akan harta benda dan kekuasaan. Belum lagi Militer Indonesia yang selama pemerintahan Orde Baru telah diubah oleh Soeharto menjadi pengaman kekuasaannya kembali berkuasa, walau secara hukum mereka berhasil disingkirkan dalam awal era reformasi. Militer Indonesia yang menempatkan diri sebagai personifikasi dari Negara, terkenal di dunia karena kekejaman menindas rakyatnya sendiri secara bebas tidak tersentuh hukum ini kembali berkuasa secara perlahan namun pasti. Dalam Pemilu lalu misalnya sejumlah Jendral yang disingkirkan dalam perintahan reformasi sesudah regim prde baru karena keterliibatannya dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan maju sebagai calon Presiden dan didukung Partai dan berpeluang besar dalam pemilu mendatang.

Sejalan dengan perubahan politik diatas, tekanan dan intimidasi terhadap para pejuang reformasi terutama pekerja Hak Asasi Manusia kembali menguat walau dalam bentuk yang berbeda. Meskipun demikian, dibawah berbagai tekanan dan intimidasi, gerekan reformasi yang demokratis mencapai sejumlah kemajuan yang luar biasa. Rakyat Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, memperkuat posisi Presiden yang tidak lagi tergantung pada dukungan militer tetapi bertumpu pada kepercayaan rakyat. Kebebasan berpendapat yang semakin leluasa termasuk dalam mendesak perlunya penegakkan nilai-nilai kemanusian, reformasi militer dan keadilan bagi korban serta penindakan terhadap para pelaku kejahatan didepan hukum.

Masalahnya adalah semua kemajuan yang terjadi di wilayah nusantara ini tidak terjadi di Papua. Di Papua, mesin dictator lama dibawah soeharto masih berjalan hingga kini. Sekalipun daerah itu mendapat otonomi khusus, kehidupan masyarakat tetap sama dibawah pemerintahan sipil yang korup dan militer menjadi motor utama dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia secara bebas tanpa tersentuh hukum. Aparat keamanan juga membentuk berbagai kelompok militia, melakukan operasi militer yang mengakibatkan ribuan penduduk asli Papua terlantar karena lari mengungsi meninggalkan kebun dan rumah mereka. Kebebasan berbicara sama sekali tidak berlaku di Papua, tulisan yang kritis dibredel, mereka yang melakukan demonstrasi damai ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. Siapapun yang bersuara melawan ketidak adilan dicap separatis dan dijadikan sebagai musuh Negara. Mereka yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai tanda protes atas berbagai ketidak adilan yang terjadi di Papua sejak awal tahun 1960-an ketika Indonesia masuk menguasai Papua di adili dengan Undang-Undang Makar warisan colonial Belanda. Berbagai lembaga Internasional menggambarkan parahnya kondisi social ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat walaupun dana trilyunan rupiah yang dialirkan ke Papua melalui program otonomi khusus. Dalam bidang kependudukan, orang Papua sungguh-sungguh sudah tersingkir dari kampong halamannya. Arus masuk pendatang sudah semakin tidak terkendalikan dan sangat merisaukan rakyat termasuk gubernur Papua, Barnabas Suebu. Mereka masuk melalui berbagai program pemerintah seperti Transmigrasi, berbagai program perkebunan seperti kelapa sawit dan aneka pertambangan dan pengusahaan hutan serta pembukaan sejumlah Zona Industri. Belum lagi mereka yang masuk secara spontan, sejalan dengan meningkatnya daerah pemekaran baru baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. Semua ini bukan saja meresahkan 2 juta penduduk asli Papua yang hidup didalam Negara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa. Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa arus masuk penduduk luar ke Papua adalah tertinggi di dunia. Orang Papua menjadi minoritas yang sungguh tidak berdaya di tanah mereka sendiri. Itulah sebabnya Gubernur Papua, Barnabas Suebu meminta kepada DPRP agar segera merumuskan Peraturan Daerah guna mengontrol arus masuk tersebut.

Dalam suasana ini, bangsa Papua melihat kunjungan Presiden Obama, yang dilihat sebagai seorang pribadi yang berani, pemimpin minoritas yang innovative, dapat membawa suatu perubahan dari suasana ketidakberdayan dan penindasan yang sudah melanda hidup orang Papua selama 4 dekade. Harapan terssebut bukan tanpa alasan karena mereka sungguh sadar bahwa Amerika Serikat sangat terlibat dalam peralihan tanah air mereka dari colonial Belanda kepada Indonesia. Keterlibatan itu bukan saja ketika memaksa, Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri sengketa atas tanah Papua yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan di PBB dalam Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1961. Tetapi juga dalam pelaksanaan Act of Free Choice yang diubah oleh Indonesia menjadi Penentuan Pendapat Rakyat/PEPERA pada tahun 1969 yang dilaksanakan dengan penuh manipulasi dan rekayasa disertai intimidasi dan pembunuhan terhadap mereka yang menolak bersatu dalam Negara Republik Indonesia. Orang Papua juga sangat mengetahui bahwa Perusahaan Amerika yang beroperasi di Papua merupakan salah satu perusahaan yang sangat berperan dalam menghancur leburkan lingkungan alam dan manusia. Dan mereka juga memahami bahwa, Amerika Serikat juga pendukung Tentara Republik Indonesia termasuk melatih Pasukan Khusus Angkatan Darat yang sangat dikenal di dunia karena kekejamannya terhadap penduduk sipil di Indonesia terutama di Acheh, Timor Timur dari tahun 1975 hingga 1999 dan khususnya di Papua hingga saat ini.

Orang Papua mengharapkan Presiden Obama, sebagai pemenang hadiah nobel perdamaian, dapat membawa perubahan yang mendasar dalam hidup mereka yang begitu sulit dan terancam. Mereka harapkan paling tidak Presiden ini mampu membangun suatu hubungan Indonesia Amerika yang lebih manusiawi, menggantikan pola lama yang sangat ditentukan oleh kaum peloby yang mewakili pengusaha dan militer. Harapan itu tentu saja tidak berlebihan karena tekad itulah yang ia ungkapkan dalam berbagai kampanye yakni mengganti kebijaksanaan yang didominasi peloby yang sekedar menguntungkan kelompok kecil elite di Ibukota Negara kepada kebijaksanaan yang mengutungkan rakyat banyak, kebijaksanaan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya harapan orang papua tersebut bukan saja suatu harapan yang berani tanpa dasar melainkan sejalan dengan nilai dan kepribadian Obama sendiri. Melalui kebijaksanaan demikian, Obama akan membuktikan tema utama kampanye saat maju dalam Pemilu yakni perubahan yang didukung jutaan rakyat Amerika dalam kata-kata: Yes we can.

Situasi di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas, konflikpun tidak bisa dielakkan. Sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2010, seseorang yang tidak diketahui identitasnya menyerang Pos Tentara Indonesia dekat Yambi, 75 Km dari kota Mulia. HIngga saat ini belum diketahui pelaku dan alasan penyerangan tersebut. Hal ini berbeda dengan peristiwa tanggal 17 Mei 2010, empat hari sebelumnya, dimana Tentara Republik Indonesia menyerang kampong dekat desa goburuk, tidak jauh dari kota Mulia yang diduga sebagai pos Organisasi Papua Merdeka. Dalam serangan ini menewaskan seorang pemimpin masyarakat setempat. Jurubicara Polda Papua, Agus Rianto mengatakan bahwa korban ditembak tatkalah berusaha melarikan diri. Rianto memberikan pernyataan yang kontradiktive menyangkut korban, dimana pada satu sisi ia mengakui bahwa korban terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka, namun ia juga mengatakan bahwa jenazah korban ditahan untuk diselidiki. Dalam bulan April, di daerah ini terjadi kekerasan lainnya yang menewaskan tiga orang pekerja Perusahaan Konstrusksi. Bagaimana biasa tanpa ajukan bukti aparat keamanan menuduh anggota Gerakan Papua Merdeka sebagai pelaku serangan ini.

Menyusul rangkaian konflik itu, aparat keamanan dan pemerintahan setempat memberikan batas waktu kepada Goliat Tabuni, Komandan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berkuasa sebelum tanggal 28 Juni 2010. Mendengar batas waktu tersebut, membuat takut orang-orang Papua didaerah tersebut dan lari mengungsi ke hutan-hutan serta daerah-daerah sekitarnya. Dalam operasi militer macam ini, banyak sekali masyarakat sipil yang senantiasa menjadi korban entah karena ditembak maupun terkena berbagai penyakit. Selama operasi militer yang kadang waktu berbulan-bulan, aparat menutup segala akses ke sumber makanan mereka akibatnya banyak korban jatuh sakit dan banyak yang meninggal dunia karena kekurangan makanan. Selain itu dalam operasi militer, aparat keamanan juga menutup seluruh pekerja kemanusiaan masuk didaerah tersebut guna membantu korban.

Namun demikian Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan suatu kenyataan yang berbeda. Menurut laporan sejumlah Pejuang Hak Asasi Manusia Papua tentara sudah melakukan operasi pembersihan dalam minggu ketiga bulan Mei di wilayah tingginambut, Mulia. Dalam operasi itu menurut laporan tersebut aparat keamanan membakar habis rumah-rumah penduduk di tiga kampong, dua orang terbunuh, seorang perempuan diperkosa dan seluruh kebun dan ternak piaraan masyarakat di tiga desa tersebut pun habis bantai tentara Indonesia.

Menurut catatan, West Papua Advocacy Team, daerah ini merupakan salah satu daerah merah dimata aparat keamanan. Jumlah pasukan yang dihadirkan disana, amat banyak bila dilihat dari luas wilayah dan populasi penduduk. Kehadiran militer dalam jumlah yang besar ini dimata Bupati Puncak Jaya, bukannya memberikan rasa aman kepada rakyat karena mereka seringkali terlibat dalam konflik antar kesatuan maupun melakukan berbagai tindakan amoral terhadap penduduk setempat. Itulah sebabnya, dalam awal tahun 2010, Lukas Enembe memerintahkan agar, sejumlah pasukan ditarik keluar dari daerah tersebut. Selama beberapa bulan, daerah ini hanya diamankan oleh pasukan local yang dinilai memahami nilai budaya masyarakat setempat. Sialnya, belum lama sesudah sejumlah pasukan ditarik, kembali terjadi berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan diatas. Lukas Enembe, Bupati Kabupaten Puncak Jaya pun ditempatkan dalam posisi serba salah dan menuduh walau tanpa disertai bukti bahwa ada activist Intelektual yang mendorong serangan-serangan yang dilakukan TPN OPM tersebut. Lukas Enembe, Bupati Kabupaten Puncak Jaya mengatakan bahwa usaha pemerintah setempat untuk memenangkan hati masyarakat setempat agar melawan para pejuang Papua Merdeka yang beroperasi di daerahnya selalu gagal karena activist intelektua yang active memprovokasi masyarakat. Apa yang dikatakan Enembe ini tentu saja bukan hal baru karena hal itu merupakan suatu tradisi dalam pemerintahan regim militer yang senantiasa mencari kambing hitam tanpa bukti guna merasionalisasi operasi militer. Selain itu,tuduhan tidak berdasar fakta seperti inipun dipakai untuk menekan aktivis lembaga swadaya masyarakat dan Hak asasi manusia, intelektual dan para petugas gereja dan siapa saja yang dinilai kritis terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa sipil, militer maupun ekonomi.

Catatan: Sementara laporan ini disusun, ada sebuah laporan di media yang menyebutkan bahwa tentara Indonesia menyerang Desa Jambi, Sinak, Ilu dan Tingginambut di Puncak Jaya. Sekalipun belum banyak data terinci mengenai serangan ini, laporan tersebut menyebutkan bahwa paling tidak ada 7 orang terbunuh dalam operasi militer ini. Dalam operasi ini dilaporkan bahwa tentara Indonesia mempergunakan roket, bazooka dan granat.

13 orang anggota Kongres Amerika yang memimpin Komisi Penting didalam Senate dan DPR seperti Komisi Urusan Luar Negeri, mengirim surat tegas kepada Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Gates atas rencana pemerintah untuk membantu secara penuh militer Indonesia termasuk bantuan kepada Kopassus. Dalam surat yang dikirim pada tanggal 13 Mei 2010 itu, mereka menyatakan kepeduliannya dengan keinginan pemerintah tersebut terutama rencana untuk membantu Unit 81 Pasukan Khusus Indonesia yang dikenal sebagai Kopassus.

Dalam surat itu para pimpinan Kongres Amerika ini juga mempertanyakan tentara Indonesia akan kesediaannya untuk kerjasama dengan peradilan sipil Amerika dan Indonesia dalam menyingkirkan secara permanen anggota tentara yang terlibat dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Anggota Dewan senior ini juga menyatakan keragu-raguannya tentang efektifitas dalam proses pengecekan latarbelakang keterlibatan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi anggota tentara yang dilibatkan dalam berbagai program Amerika.

Dalam surat itu juga mereka mempertanyakan jaminan Pemerintah Indonesia mengenai reformasi dalam tubuh Kopassus dan meminta pemerintah berhubungan dengan Kongres sebelum mengambil keputusan akhir. Hal ini diminta guna memastikan bahwa segala bantuan yang diberikan memenuhi seluruh persyaratan hukum Amerika dan memenuhi kepentingan luas Amerika.

Reaksi keras Kongres Amerika terhadap bantuan militer kepada Kopassus ini menarik perhatian banyak pihak karena dua hal. Yakni ia bukan saja jarang terjadi selama ini tetapi juga secara kebetulan senada dengan kritik Lembaga Swadaya Masyarakat Amerika dan Asing. Dalam bulan Juni 2009, Human Rights Watch misalnya mengeluarkan sebuah laporan berjudul: Apa kesalahan saya, yang secara detail menguraikan perilaku Kopassus dalam menyiksa warga masyarakat Papua. Sejumlah pemuka masyarakat Papua mengirimkan surat dukungan dan ucapan terimakasih kepada anggota Kongres Amerika yang mengirimkan surat Pimpinan Anggota Kongres Amerika tertanggal 13 Mei 2010 tersebut.

Patrick Kennedy, anggota Kongres Amerika dari Rhode Island mengusulkan satu resolusi didalam Kongres Amerika mengenai krisis hak asasi manusia di Papua dan papua barat. Dalam resolusi yang sedang diperjuangkan tersebut antara lain meminta pemerintah Indonesia untuk melapor kepada komunitas internasional akan perkembangan kemajuan mengenai: