etmnlong.gif (2291 bytes) spacer

in english

West Papua Report

Juni 2010

Ini adalah seri terakhir dari laporan bulan yang memfokuskan diri pada perkembangan yang mempengaruhi orang Papua. Seri ini diterbitkan oleh Tim Advokasi Papua Barat (West Papua Advocacy Team) dengan bersumber pada laporan media, laporan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya serta analisa dan laporan dari dalam Papua Barat. Dalam penerbitan laporan ini juga didukung oleh Jaringan Kerja Timor Timur dan Jaringan Kerja Aksi Indonesia [East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)]. Laporan sebelumnya dapat anda ikuti dalam http://etan.org/issues/wpapua/default.htm. Bila ada pertanyaan mengenai laporan ini silahkan di tanya kepada Edmund McWilliams melalui alamat emailnya: edmcw@msn.com

Ringkasan
Dalam edisi bulan ini, Team Advokasi Papua Barat (West Papua Advocacy Team/WPAT) menurunkan satu catatan editorial menyambut kunjungan Presiden Obama ke Indonesia pada bulan Juni dengan harapan membawa suatu perubahan dalam hubungan bilateral kedua Negara, Amerika dan Indonesia. Yakni sebuah hubungan yang tidak lagi didasarkan pada kepentingan militer dan ekonomi terutama kepentingan perusahaan multinasional melainkan sebuah hubungan baru yang berdasar pada kepentingan bersama pada penghormatan akan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Orang-orang Papua mempercayai bahwa hanya melalui pola hubungan baru ini, kehadiran Presiden Obama dapat berjasa dalam mengakhiri penderitaan mereka yang dari hari ke hari bukannya semakin menuju titik cerah melainkan menuju kearah penghancuran secara total. Aparat Keamanan memberikan batas waktu untuk menyerah kepada Pimpinan Pejuang Tentara Pembebasan Papua Merdeka di Pengunungan Tengah Papua.Ultimatum ini yang disertai penambahan pasukan aparat keamanan didaerah ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Mereka khawatir dan mulai mengungsi karena menduga bahwa aparat militer akan melakukan operasi pembersihan secara besar-besaran sebagaimana sudah dilakukan beberapa kali didaerah ini dan menewaskan ribuan rakyat tidak sipil yang terjepit ditengah konflik tersebut. Laporan awal dari berbagai sumber bahkan menyebutkan bahwa menjelang akhir Mei, batas tanggal yang ditentukan, aparat keamanan sudah melakukan operasi militer. Sejumlah Pimpinan Anggota DPR Amerika secara keras mengingatkan Pemerintahan Amerika akan rencana pemulihan bantian pendidikan dan bantuan lainnya kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat, Kopassus. Pasukan ini merupakan salah satu kesatuan utama yang paling banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya di Tanah Papua. Juga, Patrick Kennedy, Wakil Rakyat Amerika dari Negara Bagian Rhode Island mengumumkan sebuah usulan resolusi di Kongres Amerika mengenai krisis kemanusian yang dialami orang Papua. Dalam resolusi yang kini dalam proses mencari dukungan ini antara lain mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia, termasuk penyiksaan terhadap para tahanan. Seorang Pekerja Kemanusiaan bertaraf Internasional dari Human Rights Watch melalui sebuah tulisan yang terbit dalam Harian Nasional berbahasa Inggris meminta perhatian akan penganiayaan secara luar biasa yang dialami para tahanan di Papua dan juga pelakunya yang tidak terjamah secara hukum. Pejabat Pemerintah lagi-lagi menghalangi wartawan Internasional yang sedang berusaha mendokumentasikan demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat sipil di Papua Barat. Amnesti Internasional kembali mengkritik Pemerintah Indonesia secara tajam atas tindakan kekerasaan yang dipergunakan dalam menghadapi masyarakat yang melakukan demonstrasi secara damai. Pemerintah Indonesia berupaya membangun sebuah usaha raksasa akan perpaduan perkebunan dan energy secara terpadu guna memenuhi kebutuhan pangan nasional dan dunia di Merauke. Rencana ini menimbulkan berbagai reaksi (dari dalam dan luar negeri) keras akan usahanya memindahkan jutaan orang luar untuk bekerja di proyek raksasa tersebut yang akan berdampak pada penyingkiran penduduk asli Papua dari tanahnya secara perlahan namun pasti menuju kepunahan. Para ahli dan aktivis lingkungan pun mulai menyuarakan kepedulian mereka akan penghancuran secara total lingkungan alam bertentangan dengan harapan dunia untuk mempertahankan Papua sebagai paru-paru dunia.

Datar Isi

Orang Papua Menanti Obama Mengakhiri Penderitaan di tahun Yubille

Perjalanan Obama ke Indonesia, sungguh bersejarah. Bersejarah bukan saja, karena ia habiskan beberapa tahun masa kecilnya di Negara ini. Tetapi sebagai seorang Pemimpin yang selama hidupnya senantiasa peduli dan memperjuangkan hak mereka yang tertindas, Obama diharapkan membuat suatu hubungan Amerika Indonesia yang baru. Sebuah hubungan yang tidak lagi berdasarkan ambisi kepentingan pribadi para perencana militer Amerika dan kepentingan Perusahaan Multinasional yang berkomplot dengan pemimpin Indonesia yang menindas rakyatnya secara dictator didukung birokrasi pemerintah dan militer yang korup.

Dalam tahun 1998, rakyat Indonesia pada akhirnya berhasil menumbangkan regim dictator militer bernama Orde Baru selama ini menindas rakyat secara brutal. Sayangnya, sekalipun soeharto, sang pemimpin regim tersebut berhasil dipaksa mundur, namun gerakan tersebut belum berhasil mereformasi mesin jaringan penguasa lama yakni birokrasi yang korup dan serakah akan harta benda dan kekuasaan. Belum lagi Militer Indonesia yang selama pemerintahan Orde Baru telah diubah oleh Soeharto menjadi pengaman kekuasaannya kembali berkuasa, walau secara hukum mereka berhasil disingkirkan dalam awal era reformasi. Militer Indonesia yang menempatkan diri sebagai personifikasi dari Negara, terkenal di dunia karena kekejaman menindas rakyatnya sendiri secara bebas tidak tersentuh hukum ini kembali berkuasa secara perlahan namun pasti. Dalam Pemilu lalu misalnya sejumlah Jendral yang disingkirkan dalam perintahan reformasi sesudah regim prde baru karena keterliibatannya dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan maju sebagai calon Presiden dan didukung Partai dan berpeluang besar dalam pemilu mendatang.

Sejalan dengan perubahan politik diatas, tekanan dan intimidasi terhadap para pejuang reformasi terutama pekerja Hak Asasi Manusia kembali menguat walau dalam bentuk yang berbeda. Meskipun demikian, dibawah berbagai tekanan dan intimidasi, gerekan reformasi yang demokratis mencapai sejumlah kemajuan yang luar biasa. Rakyat Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, memperkuat posisi Presiden yang tidak lagi tergantung pada dukungan militer tetapi bertumpu pada kepercayaan rakyat. Kebebasan berpendapat yang semakin leluasa termasuk dalam mendesak perlunya penegakkan nilai-nilai kemanusian, reformasi militer dan keadilan bagi korban serta penindakan terhadap para pelaku kejahatan didepan hukum.

Masalahnya adalah semua kemajuan yang terjadi di wilayah nusantara ini tidak terjadi di Papua. Di Papua, mesin dictator lama dibawah soeharto masih berjalan hingga kini. Sekalipun daerah itu mendapat otonomi khusus, kehidupan masyarakat tetap sama dibawah pemerintahan sipil yang korup dan militer menjadi motor utama dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia secara bebas tanpa tersentuh hukum. Aparat keamanan juga membentuk berbagai kelompok militia, melakukan operasi militer yang mengakibatkan ribuan penduduk asli Papua terlantar karena lari mengungsi meninggalkan kebun dan rumah mereka. Kebebasan berbicara sama sekali tidak berlaku di Papua, tulisan yang kritis dibredel, mereka yang melakukan demonstrasi damai ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. Siapapun yang bersuara melawan ketidak adilan dicap separatis dan dijadikan sebagai musuh Negara. Mereka yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai tanda protes atas berbagai ketidak adilan yang terjadi di Papua sejak awal tahun 1960-an ketika Indonesia masuk menguasai Papua di adili dengan Undang-Undang Makar warisan colonial Belanda. Berbagai lembaga Internasional menggambarkan parahnya kondisi social ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat walaupun dana trilyunan rupiah yang dialirkan ke Papua melalui program otonomi khusus. Dalam bidang kependudukan, orang Papua sungguh-sungguh sudah tersingkir dari kampong halamannya. Arus masuk pendatang sudah semakin tidak terkendalikan dan sangat merisaukan rakyat termasuk gubernur Papua, Barnabas Suebu. Mereka masuk melalui berbagai program pemerintah seperti Transmigrasi, berbagai program perkebunan seperti kelapa sawit dan aneka pertambangan dan pengusahaan hutan serta pembukaan sejumlah Zona Industri. Belum lagi mereka yang masuk secara spontan, sejalan dengan meningkatnya daerah pemekaran baru baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. Semua ini bukan saja meresahkan 2 juta penduduk asli Papua yang hidup didalam Negara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa. Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa arus masuk penduduk luar ke Papua adalah tertinggi di dunia. Orang Papua menjadi minoritas yang sungguh tidak berdaya di tanah mereka sendiri. Itulah sebabnya Gubernur Papua, Barnabas Suebu meminta kepada DPRP agar segera merumuskan Peraturan Daerah guna mengontrol arus masuk tersebut.

Dalam suasana ini, bangsa Papua melihat kunjungan Presiden Obama, yang dilihat sebagai seorang pribadi yang berani, pemimpin minoritas yang innovative, dapat membawa suatu perubahan dari suasana ketidakberdayan dan penindasan yang sudah melanda hidup orang Papua selama 4 dekade. Harapan terssebut bukan tanpa alasan karena mereka sungguh sadar bahwa Amerika Serikat sangat terlibat dalam peralihan tanah air mereka dari colonial Belanda kepada Indonesia. Keterlibatan itu bukan saja ketika memaksa, Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri sengketa atas tanah Papua yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan di PBB dalam Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1961. Tetapi juga dalam pelaksanaan Act of Free Choice yang diubah oleh Indonesia menjadi Penentuan Pendapat Rakyat/PEPERA pada tahun 1969 yang dilaksanakan dengan penuh manipulasi dan rekayasa disertai intimidasi dan pembunuhan terhadap mereka yang menolak bersatu dalam Negara Republik Indonesia. Orang Papua juga sangat mengetahui bahwa Perusahaan Amerika yang beroperasi di Papua merupakan salah satu perusahaan yang sangat berperan dalam menghancur leburkan lingkungan alam dan manusia. Dan mereka juga memahami bahwa, Amerika Serikat juga pendukung Tentara Republik Indonesia termasuk melatih Pasukan Khusus Angkatan Darat yang sangat dikenal di dunia karena kekejamannya terhadap penduduk sipil di Indonesia terutama di Acheh, Timor Timur dari tahun 1975 hingga 1999 dan khususnya di Papua hingga saat ini.

Orang Papua mengharapkan Presiden Obama, sebagai pemenang hadiah nobel perdamaian, dapat membawa perubahan yang mendasar dalam hidup mereka yang begitu sulit dan terancam. Mereka harapkan paling tidak Presiden ini mampu membangun suatu hubungan Indonesia Amerika yang lebih manusiawi, menggantikan pola lama yang sangat ditentukan oleh kaum peloby yang mewakili pengusaha dan militer. Harapan itu tentu saja tidak berlebihan karena tekad itulah yang ia ungkapkan dalam berbagai kampanye yakni mengganti kebijaksanaan yang didominasi peloby yang sekedar menguntungkan kelompok kecil elite di Ibukota Negara kepada kebijaksanaan yang mengutungkan rakyat banyak, kebijaksanaan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya harapan orang papua tersebut bukan saja suatu harapan yang berani tanpa dasar melainkan sejalan dengan nilai dan kepribadian Obama sendiri. Melalui kebijaksanaan demikian, Obama akan membuktikan tema utama kampanye saat maju dalam Pemilu yakni perubahan yang didukung jutaan rakyat Amerika dalam kata-kata: Yes we can.

Operasi Militer di Puncak Jaya

Situasi di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas, konflikpun tidak bisa dielakkan. Sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2010, seseorang yang tidak diketahui identitasnya menyerang Pos Tentara Indonesia dekat Yambi, 75 Km dari kota Mulia. HIngga saat ini belum diketahui pelaku dan alasan penyerangan tersebut. Hal ini berbeda dengan peristiwa tanggal 17 Mei 2010, empat hari sebelumnya, dimana Tentara Republik Indonesia menyerang kampong dekat desa goburuk, tidak jauh dari kota Mulia yang diduga sebagai pos Organisasi Papua Merdeka. Dalam serangan ini menewaskan seorang pemimpin masyarakat setempat. Jurubicara Polda Papua, Agus Rianto mengatakan bahwa korban ditembak tatkalah berusaha melarikan diri. Rianto memberikan pernyataan yang kontradiktive menyangkut korban, dimana pada satu sisi ia mengakui bahwa korban terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka, namun ia juga mengatakan bahwa jenazah korban ditahan untuk diselidiki. Dalam bulan April, di daerah ini terjadi kekerasan lainnya yang menewaskan tiga orang pekerja Perusahaan Konstrusksi. Bagaimana biasa tanpa ajukan bukti aparat keamanan menuduh anggota Gerakan Papua Merdeka sebagai pelaku serangan ini.

Menyusul rangkaian konflik itu, aparat keamanan dan pemerintahan setempat memberikan batas waktu kepada Goliat Tabuni, Komandan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berkuasa sebelum tanggal 28 Juni 2010. Mendengar batas waktu tersebut, membuat takut orang-orang Papua didaerah tersebut dan lari mengungsi ke hutan-hutan serta daerah-daerah sekitarnya. Dalam operasi militer macam ini, banyak sekali masyarakat sipil yang senantiasa menjadi korban entah karena ditembak maupun terkena berbagai penyakit. Selama operasi militer yang kadang waktu berbulan-bulan, aparat menutup segala akses ke sumber makanan mereka akibatnya banyak korban jatuh sakit dan banyak yang meninggal dunia karena kekurangan makanan. Selain itu dalam operasi militer, aparat keamanan juga menutup seluruh pekerja kemanusiaan masuk didaerah tersebut guna membantu korban.

Namun demikian Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan suatu kenyataan yang berbeda. Menurut laporan sejumlah Pejuang Hak Asasi Manusia Papua tentara sudah melakukan operasi pembersihan dalam minggu ketiga bulan Mei di wilayah tingginambut, Mulia. Dalam operasi itu menurut laporan tersebut aparat keamanan membakar habis rumah-rumah penduduk di tiga kampong, dua orang terbunuh, seorang perempuan diperkosa dan seluruh kebun dan ternak piaraan masyarakat di tiga desa tersebut pun habis bantai tentara Indonesia.

Menurut catatan, West Papua Advocacy Team, daerah ini merupakan salah satu daerah merah dimata aparat keamanan. Jumlah pasukan yang dihadirkan disana, amat banyak bila dilihat dari luas wilayah dan populasi penduduk. Kehadiran militer dalam jumlah yang besar ini dimata Bupati Puncak Jaya, bukannya memberikan rasa aman kepada rakyat karena mereka seringkali terlibat dalam konflik antar kesatuan maupun melakukan berbagai tindakan amoral terhadap penduduk setempat. Itulah sebabnya, dalam awal tahun 2010, Lukas Enembe memerintahkan agar, sejumlah pasukan ditarik keluar dari daerah tersebut. Selama beberapa bulan, daerah ini hanya diamankan oleh pasukan local yang dinilai memahami nilai budaya masyarakat setempat. Sialnya, belum lama sesudah sejumlah pasukan ditarik, kembali terjadi berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan diatas. Lukas Enembe, Bupati Kabupaten Puncak Jaya pun ditempatkan dalam posisi serba salah dan menuduh walau tanpa disertai bukti bahwa ada activist Intelektual yang mendorong serangan-serangan yang dilakukan TPN OPM tersebut. Lukas Enembe, Bupati Kabupaten Puncak Jaya mengatakan bahwa usaha pemerintah setempat untuk memenangkan hati masyarakat setempat agar melawan para pejuang Papua Merdeka yang beroperasi di daerahnya selalu gagal karena activist intelektua yang active memprovokasi masyarakat. Apa yang dikatakan Enembe ini tentu saja bukan hal baru karena hal itu merupakan suatu tradisi dalam pemerintahan regim militer yang senantiasa mencari kambing hitam tanpa bukti guna merasionalisasi operasi militer. Selain itu,tuduhan tidak berdasar fakta seperti inipun dipakai untuk menekan aktivis lembaga swadaya masyarakat dan Hak asasi manusia, intelektual dan para petugas gereja dan siapa saja yang dinilai kritis terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa sipil, militer maupun ekonomi.

Catatan: Sementara laporan ini disusun, ada sebuah laporan di media yang menyebutkan bahwa tentara Indonesia menyerang Desa Jambi, Sinak, Ilu dan Tingginambut di Puncak Jaya. Sekalipun belum banyak data terinci mengenai serangan ini, laporan tersebut menyebutkan bahwa paling tidak ada 7 orang terbunuh dalam operasi militer ini. Dalam operasi ini dilaporkan bahwa tentara Indonesia mempergunakan roket, bazooka dan granat.

Sejumlah Anggota Kunci Senator dan DPR Amerika meminta Pemerintah Tidak membantu Kopassus

13 orang anggota Kongres Amerika yang memimpin Komisi Penting didalam Senate dan DPR seperti Komisi Urusan Luar Negeri, mengirim surat tegas kepada Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Gates atas rencana pemerintah untuk membantu secara penuh militer Indonesia termasuk bantuan kepada Kopassus. Dalam surat yang dikirim pada tanggal 13 Mei 2010 itu, mereka menyatakan kepeduliannya dengan keinginan pemerintah tersebut terutama rencana untuk membantu Unit 81 Pasukan Khusus Indonesia yang dikenal sebagai Kopassus.

Dalam surat itu para pimpinan Kongres Amerika ini juga mempertanyakan tentara Indonesia akan kesediaannya untuk kerjasama dengan peradilan sipil Amerika dan Indonesia dalam menyingkirkan secara permanen anggota tentara yang terlibat dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Anggota Dewan senior ini juga menyatakan keragu-raguannya tentang efektifitas dalam proses pengecekan latarbelakang keterlibatan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi anggota tentara yang dilibatkan dalam berbagai program Amerika.

Dalam surat itu juga mereka mempertanyakan jaminan Pemerintah Indonesia mengenai reformasi dalam tubuh Kopassus dan meminta pemerintah berhubungan dengan Kongres sebelum mengambil keputusan akhir. Hal ini diminta guna memastikan bahwa segala bantuan yang diberikan memenuhi seluruh persyaratan hukum Amerika dan memenuhi kepentingan luas Amerika.

Reaksi keras Kongres Amerika terhadap bantuan militer kepada Kopassus ini menarik perhatian banyak pihak karena dua hal. Yakni ia bukan saja jarang terjadi selama ini tetapi juga secara kebetulan senada dengan kritik Lembaga Swadaya Masyarakat Amerika dan Asing. Dalam bulan Juni 2009, Human Rights Watch misalnya mengeluarkan sebuah laporan berjudul: Apa kesalahan saya, yang secara detail menguraikan perilaku Kopassus dalam menyiksa warga masyarakat Papua. Sejumlah pemuka masyarakat Papua mengirimkan surat dukungan dan ucapan terimakasih kepada anggota Kongres Amerika yang mengirimkan surat Pimpinan Anggota Kongres Amerika tertanggal 13 Mei 2010 tersebut.

Patrick Kennedy Memperjuangkan Resolusi Buat Papua di Kongres Amerika

Patrick Kennedy, anggota Kongres Amerika dari Rhode Island mengusulkan satu resolusi didalam Kongres Amerika mengenai krisis hak asasi manusia di Papua dan papua barat. Dalam resolusi yang sedang diperjuangkan tersebut antara lain meminta pemerintah Indonesia untuk melapor kepada komunitas internasional akan perkembangan kemajuan mengenai:

Akhiri kekejaman yang dilakukan terhadap orang Papua dalam tahanan di Papua dan Papua Barat dan hakimi mereka yang terlibat dalam melakukan kekejaman tersebut

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi penahanan, secara khusus di Papua dan Papua Barat

Tindakan yang diambil untuk melindungi penduduk yang melakukan pertemuan secara damai termasuk hak dalam mengungkapkan pendapat, khususnya dalam pertemuan dengan mempergunakan symbol tertentu seperti mengibarkan banner dan bendera.

Kesesuaian hukum Indonesia yang dipergunakan dalam mengkriminalisasi aktivitas politik yang damai dan bertentangan dengan komitmen Indonesia mengenai hak dalam kebebasan berpendapat dan berkumpul sebagai dijamin oleh hukum hak asasi manusia di dunia yang turut didukung Indonesia, termasuk deklarasi umum hak asasi manusia.

Ketentuan yang berlaku dalam akses fasilitas tahanan di Papua dan Papua Barat oleh organisasi hak asasi manusia yang dikenal, termasuk Palang Merah Internasional.

Dan pemerintah Indonesia harus menginjinkan lembaga Hak Asasi Manusia yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk meninjau kondisi tahanan dengan perhatian khusus di Papua dan berdasarkan penilaian itu pemerintah menjalankan sejumlah saran yang diajukan khususnya dalam hal:

Saran dan petugas latihan dan prosedur untuk memajukan pendekatan kemanusiaan bagi para tahanan

Merumuskan prosedur, termasuk reformasi pengadilan dan legal remedies untuk memastikan para petugas tahanan menghadapi hukuman yang layak atas perilaku mereka dalam menindas tahanan dan

Mendorong reformasi hukum pidana dan prosedur penghukuman untuk memastikan agar agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam hukum (HAM) Internasional dan hukum Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia yang fundamental, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi.

Suara Kritis Pejuang HAM dunia atas situasi Papua

Elaine Pearson, Kepala bagian Asia dari Human Rights Watch menulis secara tajam dalam Harian Jakarta Globe edisi 18 Mei 2010 tentang brutalitas yang melanda para tahanan di Indonesia. Pearson mengambarkan secara khusus apa yang terjadi di Papua Barat. Dalam awal bulan Mei 2010, pemerintah memindahkan Aryorbaba, kepala Tahanan Abepura yang paling banyak dikecam dunia akibat kekejaman bawahannya dalam menindas para tahanan. Human Rights Watch dan lembaga kemanusiaan lainnya mengutuk Ayorbaba atas kelalaiannya mengontrol penjaga penjara yang menganiya tahanan, dalam kasus tertentu mengakibatkan cacat seumur hidup. Dalam contoh lain, Ayorbaba juga mencega dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh tahanan yang dipenjarakan karena keyakinannya.

Pergeseran Ayorbaba yang tertunda begitu lama baru bisa terwujud berkad rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pearson menekankan bahwa selain menyambut gembira pergantian ini, ia juga menegaskan bahwa pergantian ini tidak cukup mengangkat gawatnya tindakan kriminalitas yang terjadi selama ia memimpin rumah tahanan Abepura. Dia dan mereka yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hukum Indonesia perlu dihadapkan dimuka pengadilan. Pearson juga meminta agar pemerintah Indonesia mengijinkan Palang Merah Internasional untuk kembali mengunjungi para tahanan di Papua Barat. Pemerintah Indonesia mengusir Palang Merah Internasional dari Papua Barat dalam bulan April 2008.

Kebebasan Pers diserang lagi di Papua Barat

Pemerintah Indonesia menahan dan mengusir dua wartawan berkebangsaan Perancis dari Papua Barat. Keduanya ditahan pada tanggal 26 Mei 2010 ketika sedang mendokumentasikan protes politik yang berlangsung secara damai di Jayapura atau Port Numbei, Ibu Kota Propinsi Papua. Pejabat Indonesia mengatakan bahwa kedua wartawan tersebut tidak memiliki surat ijin khusus yang diwajibkan kepada wartawan asing yang hendak bekerja di Papua. Indonesia melarang wartawan Indonesia untuk bekerja di Papua tanpa ijin khusus. Aturan itu tetap berlaku hingga kini walau sudah mendapat kritik dari berbagai lembaga INternasional termasuk Kongres Amerika dan lembaga Hak Asasi Manusia.

Baudoin Koenig, salah satu wartawan Perancis tersebut memprotes tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki seluruh surat ijin yang dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa dia memiliki visa wartawan asing dan kartu wartawan asing yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

Wartawan Indonesia pun ikut memprotes tindakan pemerintah terhadap kedua wartawan asing tersebut dan kebebasan pers di papua secara umum. Victor Mambor, Ketua Asosiasi Jurnalist Independen (AJI), cabang Papua mengatakan bahwa pemerintah sudah melanggar batas. Ia katakana bawa pihaknya mengutuk tindakan pemerintah untuk melarang Wartawan untuk melaksanakan tugasnya. Mestinya tidak perlu ada batasan apa yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang wartawan sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

Selain Wartawan, pemerintah juga membatasi diplomat asing. Mereka diwajibkan terlebih dahulu melaporkan rencana perjalanan ke Papua beberapa hari sebelumnya. Para pekerja kemanusian internasional maupun peneliti pun dilarang berkunjung ke Papua tanpa ijin khusus dari pemerintah.

Laporan Amnesty Internasional

Dalam laporannya tanggal 26 Mei 2010, Amnesty Internasional melaporkan tentang kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Laporan ini juga menyebutkan tentang kejahatan yang dilakukan Polisi di Papua, yakni penganiayaan yang dilakukan terhadap serangkaian interogasi dan penahanan. Disebutkan pula akan aparat keamanan yang terlibat dalam pembunuhan diluar hukum.

Amnesty Internasional juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terus menindas hak asasi dasar. Disebutkan bahwa Indonesia sangat membatasi kebebasan berpendapat, menahan 114 orang dalam tahun 2009 tatkalah melakukan demonstrasi. Mayoritas dari mereka yang ditahan itu adalah mereka para aktivis politik yang damai, mereka dihukum karena mengibarkan bendera yang dilarang di Papua dan Maluku.

Amnesty Internasional juga melaporkan bahwa mereka yang berusaha melindungi korban pun seringkali menjadi sasaran pernyiksanaan. Laporan ini menyebutkan mengenai pemerintah Indonesia yang terus menindas para pekerja kemanusiaan. Mereka dianiaya, dibunuh dan dihilangkan dan kasusnya tidak dituntaskan secara hukum serta pelakunya bebas.

Ancaman Proyek Raksasa Perkebunan dan Energi di Maroke

Dalam awal tahun 2010 ini, Septer Manufandu, Sekretaris Forum NGO se-Tanah Papua mengeluarkan sebuah laporan berjudul Akses Masyarakat Papua dalam Pelayanan Umum. Dalam laporan tersebut, ia secara detail menjelaskan bagaimana tanah Papua dicincang habis oleh Pemerintah bekerjasama dengan para investor dari dalam dan luar negeri, menempatkan orang Papua bukan saja tidak berdaya tetapi sungguh-sungguh tersingkir dari tanahnya. Laporan yang menekankan pada sisi dampak negative ini, disajikan dalam bentuk power point dengan mengutip data resmi para penguasa baik itu pemerintah dan pengusaha.

Dari sekian banyak data yang disajikan disana, salah satunya adalah tentang proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke. Belum ada proyek raksasa jenis ini di Indonesia dan baru baru hendak diuji coba di sini. Untuk kepentingan itu pemerintah mencadangkan tanah rakyat Papua seluas 1.6 juta hektar. Sejauh ini sudah ada 34 perusahaan dalam dan luar negeri sudah menyatakan diri tertarik untuk menanamkan modal dalam proyek ini, dimana 6 perusahaan sudah mengantongi ijin dari pemerintah.

Proyek ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Pemerintah, para pengamat social dan pekerja kemanusiaan ditingkat nasional dan daerah. Presiden SB Yudhoyono, berkali-kali ungkapkan betapa proyek ini begitu penting dalam menjawab berbagai persoalan makanan di Indonesia dan terutama untuk menghasilkan uang begitu banyak untuk Negara Indonesia. Itulah sebabnya, tidak heran bila Ia terus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk memperlancar terwujudnya proyek andalan hasil kerjasama penguasa (sipil, militer dan pengusaha) Jakarta dengan John Gluba Gebze, Bupati Merauke yang akan mengakhiri jabatannya dan kini beralih menjadi pengusaha tersebut.

Pada sisi lain, suara kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hassan misalnya mengatakan pada tanggal 24 Mei 2010 bahwa ia tidak akan memberikan ijin bila proyek itu terjadi didaerah yang masuk dalam hutan dilindungi, sekalipun proyek perkebunan tersebut akan menanam dan mungkin saja membiarkan begitu banyak pepohonan. Sementara itu, harian The Jakarta Post dalam edisi 29 Mei 2010 mewartakan kritik yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, pemimpin proyek ini karena ketidak berhasilannya dalam memenuhi target 100 hari cabinet yang sedang berjalan. Bayu Krishnamurti, wakil Menteri Pertanian menyatakan bahwa pemerintah akan memulai dahulu dengan membuka 500.000 hektar dengan target siap dipanen pada tahun 2012.

Kepedulian yang paling besar dalam kaitan dengan proyek nasional ini adalah masalah perubahan lingkungan alam dan manusia. Dari sisi lingkungan alam, sekalipun Menteri Kehutanan Nampak memperlihatkan kepeduliannya, namun sebagai pembantu Presiden, ia tidak bisa berkata lain daripada keinginan atasanya, Presiden SB Yudhoyono yang sangat mendukung proyek ini dengan apapun biayanya. Itulah sebabnya kegelisaan masyarakat dan para pemerhati lingkungan patut mendapat perhatian karena proyek ini sudah pasti akan melakukan perusakan hutan secara luar biasa. Kerusakan ini tidak hanya bertentangan dengan program pencemaran carbon yang sedang digalakkan di dunia. Itulah sebabnya perusahaan raksasa ini akan mendapat perhatian dunia terutama dari mereka yang selama ini mengupayakan segala cara untuk menyematkan sisa hutan yang dimiliki dunia pada saat ini. Negara Norwegia misalnya dalam bulan Mei 2010, melakukan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, bahwa Negara tersebut bersedia memberikan 1 milyar dana bantuan kepada pemerintah Indonesia agar selamatkan hutan di Indonesia.

Selain kerusakan liingkungan alam, perusahaan ini juga sudah pasti akan merusak lingkungan manusia dan berdampak sangat buruk terhadap orang asli Papua di Merauke secara khusus dan Papua pada umumnya. Septer Manufandu, Sekertaris Jendral Forum NGO se tanah Papua memprediksi bahwa paling kurang proyek ini membutuhkan lebih dari 4 juta orang, dengan asumsi untuk mengerjakan 1 hektar memerlukan 4 orang pekerja. Sebagian besar dan bahkan hampir semua dari pekerja ini akan didatangkan dari luar Papua. Alasannya bukan saja karena orang sangat sedikit jumlahnya yakni sekitar 2 juta di seluruh tanah papua, tetapi juga perbedaan budaya pertanian. Dan jumlah itu akan meningkat bila pekerja yang didatangkan membawa keluarga, istri dan anak-anak mereka. Artinya, orang Maroke yang saat ini jumlahnya hanya 174,710 orang ini akan tenggelam ditengah lebih dari 4 juta penduduk baru yang didatangkan untuk bekerja di proyek raksasa ini.

Dalam konteks perbandingan populasi diatas ini tidaklah berlebihan bila Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mengkritik secara tajam proyek raksasa ini dalam pernyataan didepan Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa akan Bangsa-Bangsa Pribumi (UN Permanent Forum on Indigenous Peoples), April 23, 2010. Dalam pernyataan tertulis yang didukung oleh 26 organisasi bangsa pribumi Indonesia dan dunia ini, AMAN menyebutkan ini sebagai sebuah genocida secara sistimatis dan structural. Dalam sejumlah rekomendasi, AMAN meminta agar Pelapor Khusus PBB akan situasi HAM dan Kebebasan Dasar Bangsa-Bangsa Pribumi untuk berkunjung melihat proyek ini dan membuat laporan tentang masyarakat pribumi Merauke secara khusus dan Papua pada umumnya.

Proyek ini sungguh menarik perhatian Team Advokasi Papua Barat/WPAT dan memberikan komentar ke prihatinan sebagai berikut. WPAT khawatir bahwa bahwa proyek raksasa ini akan menghilangkan seluruh daerah perburuhan sebagai sumber utama makanan penduduk suku Marind yang berbudaya peramu dan pemburu. Proyek ini akan mengikuti jejak PT Freeport McMoRan, sebuah Perusahaan Pertambangan Emas dan Tembaga raksasa yang sudah menyingkirkan ribuan penduduk dari tanah ulayatnya yang hancur lebur karena aktivitas perusahaan Amerika ini. Perusahan sudah sudah menghancurkan secara total sungai Aikwa, sebuah sungai besar yang bukan saja mengalir ditengah pemukiman, tempat dimana penduduk asli mencari ikan dan binatang buruan lainnya menjadi sekedar buangan sampah penambangan.

WPAT juga prihatin akan migrasi secara besar-besaran penduduk luar Papua untuk mengerjakan proyek MIFEE ini dan juga berbagai proyek pembangunan raksasa yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia untuk dibangun di seluruh mempercepat apa yang selama ini terjadi yakni sebuah pembasmian etnis secara perlahan namun pasti atau yang kami sebut tanah Papua. Melalui program macam ini WPAT berkeyakinan bahwa pemerintah sedang mengulangi dan creeping genocida. Sekali, orang papua bukan saja akan tergeser dalam persaingan dengan pendatang dalam segala bidang kehidupan, mereka menjadi minoritas di kampong sendiri ditengah serbuan pendatang baru dan kekuatan modal tetapi perusahaan-perusahaan itu, entah nasional maupun asing, ikut berperan dalam pembasmian orang Papua secara perlahan namun pasti dan dikemudian hari bisa dimintai pertanggungan jawab didepan hukum.

Back issues of West Papua Report


Google
WWW http://www.etan.org

bar
  spacer

 

make a pledge via credit card here

Bookmark and Share

Background | Take Action | News | Links | What You Can Do | Resources  | Contact

ETAN Store | Estafeta | ImagesHome | Timor Postings | Search | Site Index |