|
|
Open Letter to United Nations Security CouncilNovember 2007 Dear Security Council member, As your delegation prepares to leave for Timor-Leste, we write to urge you to pay careful attention to the transitional justice process for that country. As you will be aware, the people of Timor-Leste suffered countless war crimes and crimes against humanity during the Indonesian invasion and 24-year occupation of their homeland, in violation of numerous United Nations resolutions and human rights treaties. We remind you of the Security Council's earlier commitments, expressed more than seven years ago in Resolutions 1264 and 1272, to bring those responsible to justice. Indonesia's Ad Hoc Human Rights Court and the bilateral Commission for Truth and Friendship (CTF) have proven manifestly unsuitable in both design and implementation to the task of delivering justice in accordance with international law. We applaud the Secretary-General's decision not to give legitimacy to the CTF unless it terms of reference are substantially changed. The Serious Crimes process (which only dealt with crimes committed in 1999) was terminated by the Security Council in May 2005 although its work was far from complete. Since then the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) has re-established the Serious Crimes Investigation Team to complete investigations into outstanding cases from 1999. What will happen to the results of these investigations? A total of 290 individuals already indicted under the serious crimes process remain at large in Indonesia, outside the jurisdiction of Timor-Leste. No formal investigations or proceedings are underway for the many serious crimes committed prior to 1999, with the exception of an Australian coronial inquest which recently concluded that the killings of journalists in October 1975 a war crime. UNMIT's recent "Report on human rights developments in Timor-Leste August 2006 - August 2007," highlighted the role that the report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation Commission (CAVR) can play within Timor-Leste in both "unifying" Timorese society and helping to "foster a democratic culture based on the rule of law." We believe that the unhealed mass trauma experienced by the East Timorese between 1975 and 1999 contributed to the crisis of 2006. The shortcomings of the local and international justice processes have helped create a culture of impunity in which many believe they can, in effect, get away with murder and other crimes. A genuine justice process can help further reconciliation both within Timor-Leste and between the Timorese and Indonesian peoples. The CAVR report's recommendations were also addressed to the international community, specifically including the Security Council and its permanent members, as well as Indonesia, a current member. The Security Council should have an open debate that includes representatives of civil society to discuss implementing the report's recommendations. Both the CAVR and the UN Commission of Experts recommended the creation of "an ad hoc international criminal tribunal for Timor-Leste" should Indonesia, under a strict time frame, continue to fail to credibly prosecute senior officials responsible for the devastation in 1999. If this is not feasible, we urge you to fully reconstitute the Serious Crimes process, providing it with sufficient resources and backing. This should be done in accordance with recommendations 7.1.1 and 7.1.2 of the CAVR Report - namely, the UN itself should provide the resources and judicial expertise, not Timor-Leste's court system. The Serious Crimes process must investigate war crimes and crimes against humanity committed from 1975 onwards, not just those committed in 1999. Indonesia, which is currently a member of both the Security Council and UN Human Rights Council, must extradite for trial those charged by the Serious Crimes process. This call for substantive justice for past crimes is widely supported within Timor-Leste, especially by the Church and civil society. However, the leaders of Timor-Leste have favored the flawed CTF, because of concerns about standing up to Indonesia, its larger neighbor and former ruler, and especially its still largely unreformed military. However, in his inauguration speech as Prime Minister in 2006, now President Jose Ramos-Horta acknowledged the "great teachings" of the CAVR report. Prime Minister Xanana Gusmao, in his speech at the swearing in of members of his government in August this year, called for the consideration of the CAVR report. "We cannot ignore the lessons of the past in order to understand the current crisis, and protect the future," he said. East Timor's diplomatic position means that it cannot take the lead on the matter of justice in the face of opposition from its powerful neighbor. The international community, as embodied in the United Nations, must be involved in addressing these crimes which violated international criminal law, the UN charter and Security Council resolutions. If the Security Council is truly interested in upholding its international human rights responsibilities, we urge the council as a body and its individual members to implement the relevant recommendations of the CAVR and to act forcefully for justice for the people of Timor-Leste. Yours sincerely,
Nopember 2007 Yang Terhormat Para Anggota Dewan Keamanan, Sehubungan dengan persiapan delegasi Anda meninggalkan Timor-Leste, kami menulis surat ini untuk mendesak Anda untuk memperhatikan proses keadilan transisi bagi Timor-Leste secara cermat. Sebagaimana akan Anda sadari, penduduk Timor-Leste menjadi korban dari kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya dalam kurun waktu invasi dan 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor-Leste, yang merupakan pelanggaran atas sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perjanjian-perjanjian antar negara mengenai hak asasi manusia. Kami mengingatkan Anda akan komitmen awal Dewan Keamanan yang dinyatakan 7 tahun lalu dalam Resolusi 1264 dan 1272 untuk menindak para pelakunya ke hadapan pengadilan. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Indonesia dan Commission for Truth and Friendship (CTF)(Komisi untuk Kebenaran dan Persahabatan) yang bersifat bilateral, jelas terbukti tidak sesuai baik dalam hal rancangannya maupun implementasinya untuk menghasilkan keadilan sesuai dengan hukum internasional. Kami memuji keputusan Sekretaris Jendral untuk tidak memberikan legitimasi kepada CTF jika pasal-pasal referensinya secara mendasar tidak dirubah. Proses pengusutan Kejahatan Serius (kejahatan yang dilakukan di tahun 1999), dihentikan oleh Dewan Keamanan di bulan Mei 2005 sekalipun tugas pengusutan itu masih belum lengkap sama sekali. Sejak itu, United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT)(Misi Terintegrasi PBB di Timor-Leste) mempekerjakan kembali Serious Crimes Investigation Team (Tim Penyidikan Kejahatan Serius) untuk menyelesaian penyidikan atas kasus-kasus tahun 1999 yang belum sempat diusut. Apa yang akan terjadi dengan penyidikan ini? Secara total sejumlah 290 individu yang disangka sebagai pelaku, sebagian besar menetap di Indonesia, di luar yurisdiksi Timor-Leste. Tidak ada penyidikan dan proses peradilan yang dilakukan atas kejahatan serius yang dilakukan sebelum tahun 1999, dengan satu perkecualian yaitu pemeriksaan penyebab kematian (catatan penerjemah: tergantung kasusnya, bisa meliputi otopsi atau pemeriksaan mayat) oleh Australia yang menyimpulkan bahwa pembunuhan para wartawan di bulan Oktober 1975 adalah kejahatan perang. Laporan UNMIT's akhir-akhir ini tentang “Perkembangan hak asasi manusia di Timor-Leste antara bulan Agustus 2006 – Agustus 2007” menggarisbawahi bahwa Commission for Reception, Truth and Reconciliation(CAVR)(Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi) dapat memainkan peranan dalam wilayah Timor-Leste baik untuk menyatukan masyarakat Timor-Timur dan membantu untuk “mendorong budaya demokratis berdasarkan asas pemerintahan oleh hukum.” Kami yakin bahwa trauma rakyat Timor Timur yang akibat pengalaman antara tahun 1975 sampai dengan 1999 memainkan peranan dalam krisis di tahun 2006. Kekosongan proses peradilan baik lokal maupun internasional telah menciptakan budaya kebal hukum dimana banyak orang percaya bahwa mereka dapat menghindari pertanggungjawaban hukum atas pembunuhan dan kejahatan lainnya yang mereka lakukan. Proses hukum yang sejati, dapat membantu proses rekonsiliasi baik di dalam Timor-Leste sendiri dan antara rakyat Timor-Leste dengan rakyat Indonesia. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan CAVR juga ditujukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan, baik anggota-anggota tetapnya maupun anggota tidak tetap yang salah satunya adalah Indonesia. Sebaiknya Dewan Keamanan mengadakan debat terbuka yang mengikutsertakan perwakilan-perwakilan dari masyarakat madani untuk mendiskusikan pelaksanaan dari rekomendasi tersebut. Baik CAVR maupun Komisi Ahli PBB merekomendasikan didirikannya “Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc bagi Timor-Leste” apabila Indonesia dalam kurun waktu singkat gagal mengadili perwira-perwira senior yang bertanggungjawab atas penghancuran di tahun 1999 dalam suatu proses yang dapat dipercaya. Jika hal ini tidak memungkinkan, kami mendesak Anda untuk sepenuhnya melanjutkan kembali proses Kejahatan Serius, memperlengkapinya dengan cukup sumber daya dan dukungan. Hal ini seharusnya dilakukan sesuai dengan rekomendasi 7.1.1 dan 7.1.2 dari Laporan CAVR - yaitu, PBB harus menyediakan sumber daya dan tenaga ahli di bidang peradilan, bukan bergantung pada sistem peradilan Timor-Leste. Proses Kejahatan Serius harus menyidiki kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan mulai dari tahun 1975, tidak hanya yang dilakukan di tahun 1999. Indonesia, yang saat ini adalah anggota baik dalam Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi manusia PBB, harus mengekstradisi mereka yang dinyatakan sebagai tersangka oleh proses Kejahatan Serius. Desakan untuk keadilan substantif atas kejahatan di masa lalu ini secara luas didukung di Timor-Leste, khususnya oleh pihak Gereja dan masyarakat sipil. Akan tetapi, para pimpinan Timor-Leste lebih menyukai CTF yang bermasalah itu karena cemas berhadapan dengan Indonesia, yang lebih besar dan penguasa masa lalu, serta khususnya terhadap militer Indonesia yang sebagian besar belum direformasi itu. Akan tetapi, dalam pidato pengangkatannya pada tahun 2006 sebagai Perdana Menteri, Jose Ramos-Horta, presiden Timor-Leste sekarang ini, mengakui bahwa “ajaran-ajaran yang sangat bernilai” dari laporan CAVR itu. Dalam pidato saat pengangkatan sumpah di bulan Agustus tahun ini di hadapan para anggota pemerintahannya, Perdana Menteri Xanana Gusmao mendesak agar laporan CAVR dipertimbangkan secara serius. “Kita tidak dapat mengabaikan pengalaman masa lalu apabila hendak memahami krisis yang terjadi saat ini dan apabila hendak melindungi masa depan,” demikian dikatakan olehnya. Posisi diplomatis Timor-Leste saat ini yang berhadapan dengan tetangganya yang kuat, membuat Timor-Leste tidak dapat melakukan kepemimpinan dalam rangka mendesak keadilan. Komunitas internasional, yang diwujudkan dalam tubuh PBB, harus membahas kejahatan-kejahatan yang merupakan pelanggaran atas hukum pidana internasional, Piagam PBB, dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan. Jika Dewan Keamanan sungguh merasa berkepentingan untuk menjaga tanggung jawab hak asasi manusianya, kami mendesak Dewan Keamanan sebagai badan dan anggotanya masing-masing, untuk mengimplementasikan rekomendasi CAVR dan untuk mengambil tindakan tegas mewujudkan keadilan bagi masyarakat Timor-Leste. Hormat Kami, see also:
TAKE ACTION FOR
JUSTICE
|
|||||
