Catatan ETAN Mengenai Meninggalnya Soeharto

Pertanggungjawaban Soeharto Tidak Boleh Mati Bersamanya

Mantan diktator Jenderal Soeharto wafat di kamar tidurnya, bukan di dalam penjara, karena berhasil menghindari tuntutan keadilan atas sejumlah kejahatan yang terjadi di Timor Timur dan di seluruh penjuru nusantara. Sebagai salah satu pembantai massal yang terburuk di abad ke 20, catatan korban jiwa yang ditinggalkannya tetap mengejutkan:  

• 500.000 sampai 1 juta orang Indonesia, setelah perebutan kekuasaan olehnya di tahun 1965;

• 100.000 di Papua

• 100.000 sampai  200.000 di Timor Timur, dimana pasukannya menginvasi secara ilegal di tahun 1975.

• Puluhan ribu di Aceh dan berbagai tempat lainnya.  

Soeharto juga mewarisi catatan korupsi yang menyolok mata – sekitar 15 sampai 35 juta dollar Amerika Serikat dicuri olehnya dan keluarganya.

Soeharto berhasil menghindari pertanggungjawaban pribadi atas genosid, penghancuran, dan korupsi yang ia lakukan atas bangsa yang ia pimpin. Akan tetapi, para jenderal, kroni, dan anggota keluarga yang menjalankan perintah-perintahnya dengan jalan pembantaian, penyiksaan, dan korupsi tidak boleh dibiarkan membebaskan diri. Mereka yang membunuh dan mencuri untuk kepentingan Soeharto dan rezim Orde Barunya harus diadili.  

Kita tidak melupakan pemerintah Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Soeharto dan rezim yang dipimpinnya. Sementara mayat-mayat membukit dan kegelapan menutupi Indonesia, para pendukung Soeharto di Amerika Serikat menanggapinya sebagai “sorotan cahaya di Asia”.  Karena mengejar “realpolitik”, sekalipun sepenuhnya menyadari kejahatan yang Soeharto lakukan, para pemangku jabatan kepresidenan Amerika Serikat tetap menyediakan bantuan militer berupa persenjataan dan pelatihan, memperlengkapi para kaki tangan Soeharto. Sebelum menginvasi Timor Timur, diktator Indonesia ini mencari dan menerima persetujuan dari Amerika Serikat; 90% persenjataan yang digunakan dalam serangan tersebut berasal dari Amerika Serikat.

Berhadapan dengan meluasnya oposisi domestik di saat mana “keajaiban ekonomi” juga mengalami keruntuhan, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Akan tetapi itu pun setelah Secretary of State Amerika Serikat Albright menyarankan demikian, fakta mana tentunya tidak diakui oleh Gedung Putih.

Follow ETAN:

Advokasi terus menerus dari para aktivis dari Timor Timur, Indonesia, Amerika Serikat dan dalam tubuh Congress sendiri akhirnya berhasil mendesak pembatasan bantuan militer Amerika Serikat atas rezim Soeharto di tahun 1990-an. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Timor Timur membebaskan diri dan angkatan bersenjata Indonesia kehilangan sejumlah sumber dayanya. Akan tetapi sejak itu, reformasi dalam tubuh angkatan bersenjata Indonesia mengalami kebuntuan dan bahkan kemunduran. Angkatan bersenjata yang adalah kesayangan Soeharto itu, secara substansial tetap memegang kekuasaan.  Para perwira tinggi dan purnawirawan, seperti misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membangun karir mereka selama pemerintahan Soeharto. Pihak militer yang kebal hukum itu terus saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan di Papua serta beberapa daerah lainnya membatasi akses ke luar serta menyebarkan teror untuk memenangkan kepentingan komersilnya.  

Penyidikan seadanya atas kejahatan-kejahatan semasa pemerintahan Soeharto tentu memberikan tambahan informasi bagi publik, akan tetapi sejumlah kecil proses peradilan yang berlangsung pada umumnya pun gagal, karena para terdakwa berbohong, mengintimidasi, atau menyuap para penegak hukum sehingga mereka pun dibebaskan/dilepaskan. Hal mana menghancurkan harapan para korban dan keluarga korban yang menuntut tegaknya keadilan dan permintaan maaf.

Untuk memerangi warisan Soeharto dan untuk menegakkan hak asasi manusia internasional serta prinsip-prinsip hukum, mereka yang melaksanakan, membantu, ikut serta, dan menerima keuntungan dari perintah yang melawan hukum, seharusnya pun dimintai pertanggungjawaban. Amerika Serikat harus menjalankan pemeriksaan penuh atas peranannya dalam mendukung diktator ini. Sebagai permulaan, Amerika Serikat harus mendukung pembentukan mahkamah internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan melawan hak asasi manusia dan kejahatan perang di Timor Timur selama tahun 1975 sampai dengan 1999, dan Washington seharusnya mengkondisikan bantuan militernya terhadap Indonesia atas "perkembangan menuju demokrasi penuh, subordinasi militer kepada hukum dan pemerintah sipil, dan kepatuhan penuh atas hak asasi manusia internasional” sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur (CAVR).  

Catatan Singkat dari ETAN mengenai Soeharto terdapat di  http://www.etan.org/news/2008/01suhartobh.htm.