Note: The above article was corrected to reflect the fact that Sutiyoso was a member of a unit involved in the Balibo attack, not its commander.

Menegakkan HAM dengan Membatasi Bantuan Militer ke Indonesia

Tanggapan atas editorial Wall Street Journal, Tes Indonesia terhadap Obama

25/11/08 – Editorial Wall Street Journal baru-baru ini mendorong pembacanya mengamati isu “yang kurang mendapat perhatian” namun penting dalam hubungan militer AS dan Indonesia. Editorial tersebut (“Tes Indonesia terhadap Obama,” 20/11) mengulang pesan menyesatkan bahwa memperketat kembali hubungan dengan militer Indonesia yang sebagian besar belum tersentuh reformasi dan enggan mengakui dosa-dosanya adalah cara terbaik mendorong reformasi dan HAM. Tulisan itu menyerukan Presiden-terpilih Obama “mengabaikan para senator liberal dan kelompok-kelompok berkepentingan” seperti ETAN dan Amnesty International dalam menyusun prasyarat bantuan militer terhadap Indonesia.

Editorial ini mengakui kenyataan bahwa “Militer Indonesia memang memiliki masalah HAM di masa silam,” tapi mendorong pemerintahan mendatang untuk melupakannya demi membangun aliansi dalam “perang global melawan terror.” Kita tentu sudah melihat apa yang terjadi akibat mengabaikan tuntutan masyarakat HAM internasional selama pemerintahan Bush (Guantanamo, penyiksaan, extraordinary rendition (penangkapan tak sah),” dst…).

Pemerintahan Obama dan Kongres ke-119 mendatang harus berubah haluan dan meletakkan HAM di barisan terdepan dalam menyusun kebijakan AS terhadap Indonesia. Ini akan memberi kontribusi dalam mendorong refomasi demokratis dan pertanggungjawaban HAM di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, dibanding pelatihan militer atau bantuan persenjataan dalam jumlah berapapun. Rakyat Indonesia yang memandang militer sebagai penghalang utama reformasi yang lebih luas akan sangat berterima kasih.

Pelajaran sejarah

Jurnal ini juga berargumen bahwa sejak “1960-an, AS telah bekerja sama dengan pejabat militer Indonesia dalam berbagai pertukaran mulai dari kursus singkat hingga latihan gabungan. Program-program ini telah membantu Indonesia membangun keahlian teknis serta mempelajari nilai-nilai utama, seperti menegakkan HAM dan menghargai kendali sipil. …”

Ini tidak benar. Masa-masa bergelimang “masalah HAM” justru mencapai puncaknya ketika AS terlibat penuh dengan militer Indonesia.

Mari kita lihat apa yang terjadi ketika hubungan AS – Indonesia sedang erat-eratnya. Pada tahun 1965, Jenderal Suharto naik tahta lewat kudeta dan menurut para ahli, sebagai akibatnya sekitar 1 juta orang terbunuh. Papua Barat diduduki pada tahun 1963 dengan korban 100.000 jiwa. Di tahun 1975, Indonesia dengan dukungan terang-terangan AS menginvasi Timor Timur, dengan korban 100.000 – 200.000 jiwa. Sekitar 90% senjata yang digunakan selama invasi dan pendudukan selanjutnya berasal dari AS. Belum lagi korban-korban berjatuhan di seluruh nusantara, yang tak banyak mendapat perhatian. Mereka mengalami siksaan, pemerkosaan atau kehilangan sanak saudara, mata pencaharian atau tempat tinggal. Inilah nilai-nilai utama yang dipelajari militer Indonesia dari bantuan berlimpah militer AS.

Satu-satunya periode dimana reformasi yang signifikan berlangsung, justru  ketika AS menunda banyak bantuannya selama 19901-an. Salah satu perubahan terbesar adalah berakhirnya kediktatoran Suharto di tahun 1998. Setelah dia digulingkan dari tahtanya, Timor Timur pun meraih kemerdekaannya. (Proses keluarnya  militer Indonesia yang destruktif, selama beberapa saat, telah mendorong terputusnya semua bantuan militer secara total.) Di tahun 1990-an, militer menghapuskan sejumlah hak-hak istimewanya, termasuk kursi-kursi di parlemen. Tetapi sejak AS mulai memperbaharui kembali bantuan militer yang terus bertambah jumlahnya sejak tahun 2002, proses reformasi ini telah terhenti.

Di tahun 2005, pemerintahan Bush telah memperbaharui hampir semua bantuan militer dan sejak itu berusaha mempererat hubungannya lewat pelatihan terhadap Kopasus, unit militer khusus yang punya reputasi buruk dalam berbagai pelanggaran HAM terburuk di Timor-Timur, Papua Barat, dan Aceh dan berbagai tempat lainnya. Wall Street Journal berpikir bahwa seperaduan dengan Kopasus adalah ide cemerlang. Mereka mempersembahkan beberapa paragraph untuk mengkritik Senator Patrick Leahy dan Russ Feingold atas penentangan mereka untuk menghapus hambatan terakhir menuju hubungan militer tanpa batas. Padahal para senator ini hanya menyerukan dipatuhinya hukum yang berlaku (yang disusun oleh Senator Leahy) yang melarang pelatihan atas unit militer yang memiliki sejarah kelam kejahatan HAM, di mana mereka yang bertanggungjawab belum diseret ke pengadilan. Jika aturan ini memang ada maknanya, ini harus berlaku terhadap Kopasus.

Pembaharuan kerja sama telah gagal mengakhiri kekebalan yang dinikmati oleh aparat keamanan Indonesia atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan berbagai pelanggaran lainnya terhadap rakyat Timor Timur dan Indonesia. Malahan pembaharuan tersebut telah memperkuat penolakan kalangan militer terhadap kendali kalangan sipil, dan kengototan mereka dalam menekankan isu keamanan dalam negeri. Militer Indonesia terus menolak usaha menghapus sistem “komando territorial”nya, yang memungkinkan militer membangun pengaruh terhadap administrasi sipil dan dunia politik, perdagangan, dan peradilan hingga ke tingkat desa. Terakhir, usaha menegakkan hukum guna mengakhiri keterlibatan militer di dunia bisnis kini jadi wacana belaka, dan militer tetap terlibat dalam berbagai usaha ilegal, termasuk perdagangan kayu dan narkotika.

Sejumlah jenderal pensiunan bertanggung-jawab atas beberapa pembantaian terburuk di Timor Timur adalah calon presiden serius dalam pemilihan umum tahun depan. Jenderal Wiranto mungkin yang paling terkenal. Dia meraup suara terbanyak ketiga pada Pemilu 2004. Wiranto divonis oleh pengadilan yang disponsori PBB di Timor Timur atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perannya sebagai pemimpin tertinggi militer di tahun 1999, dalam usahanya melemahkan pemungutan suara menuju kemerdekaan yang diorganisir PBB. Mantan komandan Kopasus (dan menantu Suharto), Prabowo Subianto adalah calon kuat presiden lainnya. Menurut sebuah laporan koroner Australia, kandidat potensial ketiga, Sutiyoso, adalah bagian dari unit yang membunuh lima wartawan asing setelah mereka menyeberangi perbatasan Timor beberapa bulan sebelum invasi penuh Indonesia.

Pendekatan baru

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di masa silam. Di Papua Barat, dengan perlindungan militer Indonesia, Freeport, perusahaan tambang asal AS, telah merusak lingkungan, mata pencaharian, dan budaya masyarakat lokal sambil meraup miliaran dolar dari tambang emas terbesar dunia ini. Tahun ini saja, unjuk rasa dari masyarakat Papua yang menuntut hak penentuan diri dan hak bersuara yang lebih luas telah dihadapi dengan tindakan brutal, termasuk penjara dengan masa tahanan panjang, penyiksaan dan kematian setidaknya satu orang warga yang kebetulan lewat.

Pada bulan Mei 2007, Angkatan Laut membunuh empat warga sipil dan melukai delapan lainnya dalam sebuah sengketa lahan antara penduduk desa dan Angkatan Laut Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur. Menurut The International Herald Tribune, “Anggota Marinir diadili oleh Pengadilan Militer tapi akhirnya hanya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Hubungan Angkatan Laut dengan perusahaan perkebunan tidak pernah diinvetigasi, begitu pula pejabat tinggi di markas tersebut. Sengketa tanah itu tetap tak terpecahkan.”

Seperti di masa silam, pemerintahan AS sekarang mengabaikan fakta ini dan pelanggaran HAM lainnya, sambil merayakan menguatnya kerja sama kelembagaan dengan pihak keamanan Indonesia.

Akankah Obama berubah haluan? Presiden terpilih Obama telah menggambarkan keterlibatan AS di Indonesia, di mana ia menjalani masa kecilnya, dengan nada negatif. Dalam buku Audacity of Hope, Obama menulis bahwa “selama 60 tahun terakhir nasib [Indonesia] sangat tergantung pada kebijakan luar negeri AS.” Kebijakan ini mencakup “teloransi dan dukungan tanpa henti terhadap tirani, korupsi dan pengrusakan lingkungan selama itu sejalan dengan kepentingan kita.” Dalam buku sebelumnya, Dreams of My Father, Obama menulis tentang pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto yang berlimpah darah: “Korban jiwa hanya bisa ditebak-tebak: beberapa ratus ribu, mungkin, setengah juta. Bahkan orang-orang pintar di CIA pun tidak mampu menghitungnya.”

Kami berharap Obama berpihak pada masyarakat HAM Indonesia, yang tak sudi melupakan kejahatan masa silam dan mengabaikan yang tengah berlangsung seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Aktivis HAM Indonesia mendorong Presiden terpilih Obama dan Kongres menekan pemerintah Indonesia untuk menghargai HAM. Rafendi Djamin, koordinator Human Rights Watch Group, mengakui bahwa di masa lampau AS “memiliki peran besar dalam mendorong advokasi HAM di Indonesia… Saya melihat itu selama pemerintahan Bush, Kongres AS masih peduli terhadap demokratisasi dan advokasi HAM, tetapi Bush jarang diberikan peringatan langsung tentang pentingnya advokasi HAM.”

Djamin menuturkan di Jakarta Post, “Kami sekarang mengharapkan Obama untuk lebih menekan Indonesia menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum tuntas dengan menanyakan langsung pada pemerintah tentang hal itu dan menekannya pentingnya hal tersebut.” Aktivis lain mengatakan “Jika Indonesia tidak menanggapi secara positif tekanan AS… AS bisa memberlakukan kembali embargo militer terhadap Indonesia.”

Pejabat Timor Timur dalam Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi setelah mengkaji secara terperinci dampak pendudukan Indonesia dan penarikan pasukannya dari Timor Timur yang destruktif menyerukan agar bantuan militer kepada Indonesia “berdasarkan syarat kemajuan dalam demokratisasi penuh, sub-ordinasi militer terhadap hukum dan pemerintahan sipil, dan pemberlakuan ketat HAM internasional…” Presiden Obama dan Kongres harus mengikuti rekomendasi tersebut.