Groups Call on U.S. to Condemn Indonesian Attacks on Peaceful Demonstrations in West Papua

Bahasa Indonesia: Seruan kepada Amerika Serikat untuk Mengecam Penyerangan Indonesia atas Demonstrasi Damai di Papua Barat

see ABC Radio Australia: Interview with WPAT's Ed McWilliams

Groups Call on U.S. to Condemn Indonesian Attacks on Peaceful Demonstrations in West Papua

Contact: Ed McWilliams, West Papua Advocacy Team, +1-575-648-2078, edmcw@msn.com
John M. Miller, National Coordinator, ETAN, +1-917-690-4391, etan@etan.org

May 3, 2013 - The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) and West Papua Advocacy Team (WPAT) strongly urge the U.S. government to condemn the unwarranted assault by Indonesian government security forces on peaceful May 1 demonstrations in West Papua. They called for U.S. security assistance to be curtailed, absent an end to such egregious human rights violations and credible prosecution and sentencing of the perpetrators of these crimes among Indonesia's military, police, and "anti-terror" forces.

U.S. security assistance must be curtailed, absent an end to such egregious human rights violations and credible prosecution and sentencing of the perpetrators of these crimes among Indonesia's military, police, and "anti-terror" forces.

Widespread nonviolent Papuan protests commemorating the 50th anniversary of the United Nations 1963 handover of West Papua to Indonesian control were met with security force brutality. At least two West Papuans were killed; many more were wounded and/or detained.

On May 2, UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay “expressed serious concerns over the crackdown on mass demonstrations across Papua." Her statement said "These latest incidents are unfortunate examples of the ongoing suppression of freedom of expression and excessive use of force in Papua. I urge the Government of Indonesia to allow peaceful protest and hold accountable those involved in abuses.

ETAN and WPAT, noting the close relations and expanding security relationship between Washington and Jakarta, call on President Barack Obama and Secretary of State John Kerry to press the Indonesian government to end its suppression of freedom of expression in West Papua and to hold those responsible for violence against civilian demonstrators accountable before civilian courts.


Demo in Jayapura, May 1 (photo: Dawn Treader) via http://westpapuamedia.info/

The U.S. should also urge Indonesia to allow visits by UN Human Rights Special Rapporteurs, as the Indonesian Government agreed to do in late 2012, and more generally end restrictions on travel there by international observers. The planned visit by Frank La Rue, UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, remains stalled over Indonesian government restrictions that would prevent him from visiting political prisoners in West Papua and elsewhere.

ETAN and WPAT also urge the appropriate committees and subcommittees of the U.S. Congress to hold hearings examining the impact of expanding security ties between the U.S. and Indonesia and possible violations of the Leahy law. This is especially urgent given the continuing and even worsening violations of human rights by the Indonesian military and other security forces targeting Papuans seeking to exercise rights guaranteed them by international treaties and covenants. Legislation to curtail or fully suspend this assistance should be on the agenda for such hearings.

The latest attacks are the latest human rights violations that have continued unabated since Indonesia took control of the territory 50 years. These crimes are part of a larger pattern of repression and impunity perpetrated by troops and police armed and trained by the U.S.

This statement is also supported by the West Papua Action Network.

ETAN was formed in 1991. The U.S.-based organization advocates for democracy, justice and human rights for Timor-Leste, West Papua and Indonesia. ETAN on the web: http://www.etan.org. Twitter: etan009. The West Papua Advocacy Team is a U.S.-based NGO composed of academics, human rights defenders and a retired U.S. diplomat. Both organizations co-publish the monthly West Papua Report. http://etan.org/issues/wpapua/default.htm

see also

SUPPORT ETAN!

ETAN is "A voice of reason, criticizing the administration's reluctance to address ongoing human rights violations and escalating oppression in West Papua and against religious minorities throughout Indonesia."

Noam Chomsky

Donate Today!

Seruan kepada Amerika Serikat untuk Mengecam Penyerangan Indonesia atas Demonstrasi Damai di Papua Barat

Kontak: Ed McWilliams, Tim Advokasi Papua Barat, +1-575-648-2078, edmcw@msn.com

John M. Miller, Koordinator Nasional, ETAN, +1-917-690-4391, etan@etan.org

3 Mei 2013 - Timor Timur dan Indonesia Action Network (ETAN) dan Tim Advokasi Papua Barat (WPAT) mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mengutuk penyerangan tidak beralasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap berbagai aksi demonstrasi damai 1 Mei di Papua Barat. Mereka menyerukan agar bantuan keamanan Amerika Serikat harus dibatasi, segera mengakhiri berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan serta pengadilan yang kredible dan penindakan tegas terhadap para anggota militer Indonesia, polisi, dan pasukan "anti-teror"yang melakukan kejahatan tersebut.

Meluasnya protes tanpa kekerasan oleh rakyat Papua memperingati ulang tahun ke-50 penyerahan Papua Barat kepada penguasaan Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1963 disambut dengan kebrutalan pasukan keamanan. Setidaknya dua orang Papua Barat tewas, banyak diantara lainnya terluka dan / atau ditahan.

Pada tanggal 2 Mei, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay "menyatakan keprihatinan serius atas tindakan keras terhadap massa demonstrasi di seluruh Papua." Demikian bunyi pernyataannya " Beberapa Insiden terbaru tersebut adalah contoh yang sangat disayangkan dari penindasan yang sedang berlansung terhadap kebebasan berekspresi dan penggunaan pasukan yang berlebihan di Papua. Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang telah terlibat dalam tindakan pelanggaran tersebut.

ETAN dan WPAT, menyadari adanya hubungan erat dan perluasan relasi keamanan antara Washington dan Jakarta, meminta Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menekan pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri penindasan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat dan untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap para demonstran sipil kehadapan pengadilan sipil.

Amerika Serikat juga harus mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Pelapor Khusus HAM PBB sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menyetujuinya di akhir tahun 2012 lalu dan secara umum mengakhiri pembatasan terhadap kunjungan para pengamat internasional ke wilayah tersebut. Rencana kunjungan oleh Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk peningkatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, masih belun terlaksana karena pembatasan oleh pemerintah Indonesia yang mencegah dirinya untuk mengunjungi tahanan politik di Papua Barat dan di tempat lain.

ETAN dan WPAT juga mendesak komite dan subkomite yang berkompeten di Kongres AS untuk mengadakan dengar pendapat guna meneliti dampak perluasan hubungan keamanan antara AS dan Indonesia serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum Leahy. Hal ini sangatlah penting mengingat adanya tindakan kekerasan berkelanjutan dan semakin memburuknya pelanggaran HAM oleh pasukan militer Indonesia dan pasukan keamanan lainnya dengan menargetkan rakyat Papua yang ingin menggunakan hak mereka sebagaimana dijamin oleh berbagai perjanjian internasional dan kovenan-kovenan. Kebijakan legislasi untuk mengurangi atau sepenuhnya menghentikan bantuan ini harus dimasukkan dalam agenda dengar pendapat tersebut.

Penyerangan baru-baru ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia terkini dari apa yang sudah berlangsung sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu selama 50 tahun. Kejahatan-kejahatan ini merupakan bagian dari pola represi serta impunitas yang lebih besar yang dilakukan oleh tentara dan polisi bersenjata dan dilatih oleh AS.

ETAN didirikan pada tahun 1991. Sebuah organisasi berkedudukan di Amerika Serikat yang mengadvokasi demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia di Timor Leste, Papua Barat dan Indonesia. ETAN dapat dikunjugi di : http://www.etan.or. Twitter : etan009.

Tim Advokasi Papua Barat (WPAT) adalah sebuah LSM berkedudukan di Amerika Serikat yang terdiri dari para akademisi, pembela HAM dan seorang pensiunan diplomat AS. Kedua organsasi ini menerbitkan laporan bulanan tentang Papua Barat. http://etan.org/issues/wpapua/default.htm